Program studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu sosial (FIS) Universitas Negeri Makassar (UNM) didirikan pada tahun 2009. Yaitu dengan keluarnya izin Penyelenggaraan Prodi Ilmu Administrasi Negara dari Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 2885/D2.2/2009, tanggal 3 September 2009.
Pendirian prodi ini pada dasarnya dimungkinkan oleh terbitnya surat Dirjen Dikti No.1499/D/T/1996 yang menetapkan bahwa IKIP Yogyakarta, IKIP Ujung Pandang, IKIP Malang, dan IKIP Padang diberi perluasan mandat kearah perubahan kelembagaan menjadi universitas. Sejak penetapan itu maka keempat IKIP tersebut mulai dan terus menyusun Rencana Pengembangan menjadi universitas. Selanjutnya, berdasarkan surat Dirjen Dikti No. 1259/D/T/97 tertanggal 29 Mei 1997 tentang perluasan mandat (wider mandate), memberikan jalan untuk membuka program studi baru non kependidikan.
Mulai sejak itu, sebagian besar dosen dari Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran mengikuti pengembangan kualifikasi S2 dengan mengambil bidang studi murni seperti Program Studi Adminsitrasi Pembangunan, dan Program studi Administrasi Negara di Universitas Negeri yang ada di dalam negeri seperti UNHAS, UB, UNPAD, dan UI. Dengan sumber daya manusia yang dimiliki itu, dan dengan dorongan untuk menindaklanjuti surat Dirjen Dikti tersebut, maka pada tahun 2001, dosen Program Studi Pendidikan Administrasi Perkantoran yang bernaung di bawah Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial (FEIS) Universitas Negeri Makassar, mengusulkan untuk membuka program studi baru Non Kependidikan, yakni Ilmu Administrasi Negara. Dan setelah mengalami perjuangan yang cukup lama dengan empat kali mengalami perbaikan proposal barulah Program studi Ilmu Administrasi Negara itu mendapat izin operasional yaitu pada tanggal 17 September 2010.
Pendirian Jurusan/Program Studi ini dipelopori oleh beberapa dosen yang telah mengambil spesialisasi Ilmu Administrasi Publik yaitu : Drs. Ahmad Mappaenre, M.Si., Drs. Maharuddin Pangewa, Drs. Muchtar Yunus, M.Si., Drs. H. Fahkri Kahar, M.Si., Almarhum Drs. Sahnung, M.Si., Drs. H. Muhammad Guntur, M.Si, dan Dr. Haedar Akib, M.Si., yang mendapat dukungan dari Dekan dan Rektor pada saat itu.